Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM — Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) resmi memperkenalkan Sistem Audit Katalog Versi 6 (V.6) sebagai inovasi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Peluncuran ini berlangsung di Balai Kota Yogyakarta dan menjadi bagian penting dari agenda penguatan ekosistem antikorupsi nasional.
Sistem audit digital ini dikembangkan sebagai early warning system, memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi sejak dini adanya tanda-tanda ketidakwajaran dalam transaksi PBJ. Fitur ini merupakan bagian dari integrasi digital INAPROC dan menjadi implementasi langsung mandat Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Acara peluncuran turut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Pimpinan KPK dan Koordinator Timnas PK Agus Joko Pramono, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya.
KPK: Sistem Audit V.6 Tampilkan “Tanda Bahaya” dalam Transaksi Pengadaan
Pimpinan KPK Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa sistem audit terbaru ini dibangun untuk menampilkan red flag atau sinyal-sinyal yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pelanggaran.
“Fitur ini bisa menampilkan red flag-red flag dalam proses PBJ, sehingga kita harapkan orang yang berniat melakukan korupsi bisa berpikir berkali-kali,” ujarnya saat jumpa pers di ruang Yudhistira,Balai Kota Yogyakarta, Muja-Muju, Umbulharjo, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan bahwa sistem akan memperlihatkan anomali yang dapat ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP.
“Dengan adanya anomali ini, APIP bisa segera melakukan pengecekan, baik terhadap vendor maupun pelaksana pengadaan,” imbuhnya.
Menurutnya, banyak kasus korupsi bermula dari pengadaan barang di e-Katalog.
“Semua kembali pada niat, kontrol lingkungan, dan determinasi seseorang untuk melakukan korupsi,” katanya.
LKPP: Temuan Ketidakwajaran Kini Lebih Cepat Terlihat
Sementara itu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyebutkan bahwa fitur audit baru ini dapat mempercepat identifikasi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan.
“Negosiasi yang biasanya dua hari, tiba-tiba selesai satu menit, itu bisa langsung terlihat. Meski tidak semuanya penyelewengan, tapi tetap harus dicek,” katanya.
Ia mendorong APIP agar memanfaatkan fitur audit sebagai alat pemantauan harian. “Fitur ini menjadi tools bagi APIP untuk melihat pola dan menganalisis adanya indikasi ketidakwajaran sejak dini,” jelasnya.
Pemkot Yogyakarta: Siap Terapkan Sistem Audit Katalog V.6
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan ketertarikan pemerintah kota untuk menggunakan fitur audit terbaru ini dalam proses PBJ.
“Kami pasti akan menggunakan versi terbaru ini. Tetapi yang paling penting adalah kecermatan dalam pengawasan,” ujarnya.
Hasto mencontohkan adanya potensi manipulasi dalam lelang digital, seperti produk yang tiba-tiba diunggah kemudian langsung dilelang.
“Dengan sistem baru ini, jika ada pola yang janggal bisa terekam secara berkelanjutan. Jadi bisa langsung dilihat dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Fqh).
