Sleman, ISUETERKININEWS.COM – Pemerintah Kalurahan Condongcatur terus memperkuat komitmen pembangunan yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Melalui Musyawarah Padukuhan (Musduk) yang digelar selama enam hari dan berakhir pada Rabu, 4 Februari 2026, arah pembangunan Kalurahan Condongcatur mulai bergeser dari dominasi pembangunan infrastruktur menuju penguatan pemberdayaan masyarakat.
Musduk ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027 sekaligus penambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun Anggaran 2028–2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan membagi pelaksanaan ke dalam tiga tim yang melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Pendamping Desa, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal).
Di tingkat padukuhan, musyawarah difokuskan pada penjaringan aspirasi warga untuk menentukan prioritas usulan pembangunan fisik maupun nonfisik. Forum ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari Dukuh, Sub Unit LPMKal, PKK Padukuhan, Karang Taruna, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga unsur warga lainnya.
Lurah Condongcatur, Dr. Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP, menyampaikan bahwa Musyawarah Padukuhan merupakan wujud nyata perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal dengan pendekatan bottom-up.
“Perencanaan pembangunan saat ini tidak lagi bersifat top-down. Melalui Musduk, masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan di wilayahnya masing-masing, kemudian bersama-sama menentukan skala prioritas,” ujar Lurah Condongcatur, Dr. Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP, dalam keterangan tertulis yang diterima isueterkininews.com, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kalurahan Condongcatur secara konsisten menerapkan pola pembangunan berbasis Rukun Warga (RW), di mana setiap RW mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40 juta setiap tahunnya.
“Kebijakan ini kami terapkan untuk memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah. Setiap RW memiliki ruang yang sama untuk merencanakan pembangunan sesuai karakter dan kebutuhannya,” paparnya.
Menariknya, Musduk tahun ini menghasilkan kesepakatan baru terkait fleksibilitas penggunaan anggaran, khususnya peralihan fokus dari pembangunan fisik menuju pembangunan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat.
“Pembangunan fisik tetap berjalan bagi wilayah yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. Namun, bagi wilayah yang infrastrukturnya sudah cukup, anggaran dapat dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan nonfisik kini menjadi prioritas baru di beberapa wilayah, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan keluarga, digitalisasi UMKM, serta penguatan sektor sosial dan budaya.
“Dengan infrastruktur yang relatif sudah terpenuhi, warga didorong lebih kreatif dalam mengusulkan program peningkatan kapasitas manusia yang berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan,” katanya.
Pelaksanaan Musduk juga mendapatkan pengawalan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Bhabinkamtibmas, dan Babinsa sebagai bentuk monitoring agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kaur Pangripta atau bagian perencanaan Kalurahan Condongcatur, Wahyu Nurendra, S.AP, mengimbau agar hasil Musduk segera ditindaklanjuti dalam bentuk proposal pembangunan.
“Proposal kegiatan pembangunan tahun 2027 dari masing-masing RW kami harapkan sudah dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Februari 2026 di bagian Ulu-ulu, setelah sebelumnya diverifikasi oleh LPMKal Condongcatur,” katanya.
Ia berharap, pola pembangunan yang lahir dari Musyawarah Padukuhan ini mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta menciptakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, kami optimistis pembangunan Kalurahan Condongcatur ke depan akan semakin berkelanjutan dan berkeadilan,” jelasnya.
Dengan berakhirnya rangkaian Musyawarah Padukuhan ini, Pemerintah Kalurahan Condongcatur menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada beton dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat jangka panjang. (Fqh).
