CILACAP,ISUETERKININEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pelaku usaha yang dinilai telah menikmati berbagai fasilitas negara, mulai dari konsesi pertambangan, perkebunan hingga kredit perbankan pemerintah, tetapi hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," tegas Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan bangsa dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap hubungan antara pemberian fasilitas negara, tanggung jawab pelaku usaha, dan manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat.
Namun, persoalan ini tidak cukup berhenti pada pernyataan politik. Transparansi penerima konsesi, pengawasan kredit perbankan negara, serta aliran hasil usaha perlu menjadi perhatian pemerintah.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana pengawasan negara berjalan dan bagaimana pemerintah memastikan pengelolaan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
ITChanel News | IsueTerkiniNews.com
#PrabowoSubianto #KebijakanEkonomi #KonsesiTambang #Perkebunan #KreditPerbankan #BankBUMN #HilirisasiNasional #SumberDayaAlam #EkonomiIndonesia #NasionalismeEkonomi #KekayaanNegara #KepentinganRakyat #TransparansiPublik #PengawasanPemerintah #ITChanelNews #IsueTerkiniNews
