Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM -- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY melalui Kepala Disdikpora DIY, Suhirman memastikan tidak terjadi kebocoran massal dalam pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Literasi Numerik, setelah beredar dugaan kebocoran soal di media sosial sejak 6 Mei 2025 dalam jumpa pers di Kantor Disdikpora DIY, pada Jum'at (9/5/2025).
Dalam jumpa pers di Kantor Dinas Dikpora DIY, Suhirman menuturkan, pada tahap investigasi, pihaknya pun telah mengklarifikasi kasus ini kepada Kepala Sekolah dan guru penulis soal di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Hasilnya, guru tersebut tidak mengetahui soal yang bocor dan hanya membuat soal latihan berdasarkan kisi-kisi ASPD.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, mayoritas soal yang beredar di media sosial merupakan soal try out tingkat kabupaten atau kota, bukan soal resmi ASPD.
"Namun, ditemukan dua soal numerik yang identik dengan soal ASPD dan sempat beredar melalui WhatsApp sejak 4 Mei 2025," katanya.
Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa dua soal tersebut berasal dari seorang guru di salah satu SMP di DIY yang secara tidak resmi mengakses file Virtual Hard Disk (VHD) ASPD.
"Guru tersebut menyalin dua soal untuk melengkapi bahan latihan sebanyak 30 soal yang dibuatnya, dan membagikannya melalui Google Form kepada siswa pada 3 Mei 2025," ujarnya.
Dikpora DIY menegaskan bahwa guru dan siswa SMP Negeri 10 Yogyakarta yang sempat disebut-sebut dalam isu ini tidak terbukti terlibat.
"Oleh karena itu, dua soal yang bocor ditetapkan sebagai soal bonus dan tidak mempengaruhi hasil keseluruhan ASPD," jelasnya.
Selain itu, tidak akan diadakan ujian ulang guna menghargai usaha siswa yang telah belajar dengan sungguh-sungguh.
Sebagai tindak lanjut, Dikpora akan memberikan sanksi tegas kepada guru yang melanggar serta meningkatkan sistem keamanan pelaksanaan ASPD di masa mendatang.
Suhirman pun menambahkan, Dinas Dikpora DIY berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem pengamanan pelaksanaan ASPD di masa mendatang, termasuk memperketat pengelolaan file dan akses data di tingkat sekolah.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya,” pungkasnya. (Fqh)
