Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya menjaga tradisi demokrasi di Kota Pelajar agar tetap berjalan damai dan tidak dinodai kekerasan. Pesan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan Konsolidasi dan Arahan Gubernur DIY bersama pimpinan sepuluh perguruan tinggi di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu malam (31/8/2025).
Pertemuan strategis itu dihadiri oleh pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD.
Sri Sultan mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dipraktikkan dengan cara merugikan orang lain.
“Aspirasi silakan disampaikan, itu hak warga negara. Tapi jangan sampai ada kekerasan atau tindakan anarkis. Jogja punya tradisi demokrasi yang harus kita rawat dengan santun,” ujar Sri Sultan.
Ia juga menekankan agar mahasiswa maupun pelajar tetap memegang tanggung jawab utama mereka sebagai penuntut ilmu.
“Anak-anak sekolah jangan sampai bolos hanya karena aksi. Mahasiswa pun boleh menyampaikan pendapat, tetapi lakukan dengan kedewasaan, dengan itikad baik, dan jangan sampai menimbulkan korban ataupun kerusakan,” tambahnya.
Menanggapi insiden meninggalnya mahasiswa saat aksi di Yogyakarta, Sri Sultan menyampaikan telah meminta kepolisian untuk bertindak cepat.
“Identifikasi itu kewajiban kepolisian. Saya berharap prosesnya berjalan baik agar kondisi tetap aman,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid, mendukung ajakan Sri Sultan agar aksi mahasiswa tetap damai.
“Hak berpendapat dijamin konstitusi. Tapi bila ada indikasi anarkisme, kita harus kritis melihat siapa yang berada di balik itu. Aspirasi mahasiswa seharusnya tidak dicederai dengan kekerasan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, menilai arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyatukan langkah kampus dalam mendampingi mahasiswa.
“Demonstrasi itu tidak dilarang. Tapi kita semua diminta memastikan jangan sampai berkembang ke arah anarkis. Tugas kampus melindungi mahasiswa dan masyarakat dari manipulasi pihak tertentu,” jelasnya.
Selain itu, Arie juga menekankan bahwa dinamika saat ini lebih kompleks dibanding masa lalu.
“Potensi anarkisme sekarang lebih besar dan terorganisir. Untuk itu, UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Namun yang paling utama, seluruh pihak harus tetap menjunjung komunikasi dan memastikan Jogja damai,” pungkasnya. (Fqh).
