Notification

×

Iklan

Iklan

Pj penghulu Balai jaya Qoliqul Amri ,SKM,MM Harus tegas dan Bijak terkait dengan penyelewangan gaji.

Rabu, 12 November 2025 | November 12, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-11-12T08:29:52Z


Balai jaya,ISUETERKININEWS.COM--- 

Pj penghulu Balai jaya Qoliqul Amri ,SKM,MM,Harus tegas terkait dengan penyelewengan gaji perangkat desa  yang di duga di selewengkan oleh seorang bendahara inisial Ysl.yang kian kini di kabarkan telah kabur dari alamat Domisili.


Pasalnya ,inisial ysl telah menahan gaji para perangkat desa mulai dari bulan maret hingga sampai April 2025 para perangkat desa belum mendapat gaji.


Hal ini sempat di lakukan rapat internal perangkat kepenghuluan di aula kepenghuluan Balai jaya hadir di antaranya PJ penghulu , BPkep,RW/RT dan bersama dengan perangkat lainnya . di hadiri oleh inisial ysl selaku kaur ke ungan (bendahara)9/10/2025


Dari hasil rapat tersebut, Bahwa inisial Ysl berjanji dan membuat pernyataan dan menandatangi  akan membayar gaji perangkat desa dan mengembalikan barang inpentaris merupakan aset desa seperti sepeda motor dan laptop setelah 7 hari dilaksanakan rapat.


Namun hingga saat ini, belum ada  kepastian dari kaur ke uangan ( Bendahara) untuk pembayaran gaji terjadap perangkat desa. melainkan  menghilang tanpa meninggal kan jejak kabarnya.


Oleh karena itu,Mahluddin Ritonga .menyampaikan selaku sekjen Di Dewan pimpinan Daerah Solidaritas pers indonesia (DPD -SPI ) kabupaten Rokan hilir kepada  awak media,bahwa tindakan yang di buat oleh PJ penghulu Balai jaya kurang tepat .yang mana terkait dengan persoalan tersebut sempat melakukan rapat sebanyak empat kali .hal ini merupakan kekonyolan selaku pejabat negara yang terkesan memberikan peluang untuk kabur para pelaku di duga korupsi uang negara.


untuk itu iya juga meminta agar Bupati Rokan Hilir mengambil langkah sikap yang tegas dan Bijak agar persoalan tersebut dapat di selesaikan.karena di anggap menjadi krusial bagi setiap kepala daerah untuk bertindak selaku Bupati mencegah para oknum yang tidak bertanggung jawab agar bebas dari  korupsi ,transparansi,dan akuntabilitas untuk menuju perubahan yang bermartabat untuk mengelola ke uangan .karena hal ini juga  bisa berdampak mengaburkan kepercayan publik terhadap pemerintah ke depanya.


Mahluddin Ritonga juga menambahkan ,Jika Kepala Desa dan perangkat desa sudah mengetahui bahwa seorang bendahara kepenghuluan telah melenyapkan gaji perangkat desa, tapi tidak ada tindakan yang diambil, maka ada beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada penghulu /desa, dan perangkat desa tersebut, antara lain:


1. *Sanksi Administratif*: Kepala Desa dan perangkat desa dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota, seperti teguran tertulis, penundaan gaji, atau bahkan pemberhentian sementara dari jabatannya.

2. *Sanksi Pidana*: Jika Kepala Desa dan perangkat desa terbukti melakukan tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara atau denda.

3. *Sanksi Hukum Lainnya*: Kepala Desa dan perangkat desa juga dapat dikenakan sanksi hukum lainnya, seperti gugatan ganda atau tuntutan ganti rugi oleh perangkat desa yang terkena dampak.


Menurut Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dikenakan sanksi, termasuk pemberhentian dari jabatannya.


Sebelumya,persoalan ini sudah sempat di inpormasikan kepada insfekstorat Irban II melalui via whatshapp 21 oktober 2025 namun tidak ada tanggapan hingga berita ini di terbitkan.


Dalam kekehawatiran, hal ini juga dapat merembes hilangnya kepercayaan masyarakat,untuk menjalankan roda  pembangunan di kepenghuluan Balai jaya.yang berpotensi menutup keterbukaan inpormasi publik dari setiap  kucuran dana anggaran yang di salurkan oleh pemerintah untuk pengalokasian dana APBD.


menurutnya sebelum Qoliqul Amri menjabat sebagai PJ ,masih banyak hal yang yang harus di auditor pemkab Rohil di kepenghuluan Balai jaya.termasuk salah satu nya pengelolaan  Bumdes kabar berita dari inpormasi  masyarakat "tidak jelas dan transparan". sedangkan Bumdes dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya mengakhiri 

Press Rilis nya.


Sumber:DPD SPI Kabupaten Rokan Hilir.

×
Berita Terbaru Update