Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM — Hamengkubuwono X meminta pengelolaan dana kelurahan dan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Hal itu disampaikan Sultan dalam Laku Sasmita Amrih Nirmala di Taman Budaya Embung Giwangan, Selasa (28/4/2026).
Menurut Sultan, kelurahan dan kalurahan merupakan garda terdepan pemerintahan sehingga tata kelola keuangan di tingkat itu harus tertib dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Integritas sejati terletak pada kewaspadaan diri, kemampuan untuk mengenali dan menolak sejak awal setiap isyarat yang mengarah pada penyimpangan,” tegas Sultan.
Ia menekankan pengelolaan anggaran harus menghindari tumpang tindih program serta memastikan setiap anggaran kembali untuk kepentingan masyarakat.
“Yang harus kita bangun bukan hanya sistem, tetapi peradaban birokrasi,” katanya.
Dalam kegiatan itu, Hasto Wardoyo mengatakan transparansi di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta diperkuat melalui keterbukaan informasi publik, termasuk barcode informasi dan baliho anggaran di tiap kelurahan.
“Semuanya bisa dikontrol masyarakat,” kata Hasto.
Sementara Kepala Dinas PMK2PS DIY KPH H. Yudanegara menyebut DIY menggunakan Sistem Informasi Kalurahan untuk mendukung pengawasan dan perencanaan berbasis data.
Ia mengungkapkan total pendapatan kelurahan dan kalurahan di DIY pada 2025 mencapai Rp1,621 triliun, termasuk dukungan Dana Keistimewaan untuk berbagai program strategis.
Pemerintah DIY menilai penguatan tata kelola dana kalurahan menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan mencegah penyimpangan anggaran di tingkat lokal. (Fqh).
