Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menambah daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengatakan total daya tampung SMP negeri tahun ini mencapai 3.584 kursi, termasuk 64 kursi Kelas Khusus Olahraga (KKO). Adapun daya tampung melalui sistem Real Time Online (RTO) sebanyak 3.520 kursi.
Menurutnya, peningkatan daya tampung dilakukan melalui penambahan dua rombongan belajar di SMP Negeri 10 Yogyakarta guna menjawab kebutuhan akses pendidikan di wilayah Jogja Selatan.
“Yang RTO itu 3.520 kursi ditambah 64 kursi KKO. Kami menambah daya tampung untuk wilayah Jogja Selatan melalui penambahan dua rombongan belajar di SMP Negeri 10 Yogyakarta,” kata Budi saat jumpa pers di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/6/2026).
Budi menjelaskan, kuota penerimaan SPMB SMP 2026 terbagi dalam sejumlah jalur. Jalur domisili radius mendapatkan alokasi 5 persen, domisili dalam daerah 40 persen, afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 19 persen, afirmasi disabilitas 6 persen, prestasi khusus 15 persen, prestasi umum 10 persen, serta mutasi dan kemaslahatan guru sebesar 5 persen.
Ia menyebut jumlah lulusan SD di Kota Yogyakarta setiap tahun mencapai sekitar 6.800 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta di Kota Yogyakarta mendekati 9.000 kursi.
Dengan kapasitas tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan seluruh lulusan SD memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Selain menambah daya tampung, Pemkot Yogyakarta juga memperbesar kuota jalur afirmasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Tahun ini, total kuota afirmasi untuk keluarga KSJPS dan penyandang disabilitas mencapai 25 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 20 persen.
“Jalur afirmasi KSJPS sebesar 19 persen dan disabilitas 6 persen. Tahun kemarin totalnya 20 persen, sekarang meningkat menjadi 25 persen. Kami berharap seluruh anak dari keluarga KSJPS dapat tertampung di sekolah negeri,” ungkapnya.
Khusus jalur afirmasi disabilitas, Dindikpora menyediakan 211 kursi. Jumlah tersebut lebih besar dibanding jumlah lulusan SD penyandang disabilitas yang tercatat sebanyak 129 anak.
Budi menegaskan seluruh anak berkebutuhan khusus akan memperoleh akses pendidikan. Apabila tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan di SMP swasta, Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan dukungan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).
“Anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di SMP swasta tetap akan mendapatkan bantuan JPD yang disamakan dengan skema KMS. Ini merupakan bentuk komitmen Pemkot untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan,” jelasnya.
Di tengah upaya memperluas akses pendidikan, Kota Yogyakarta juga mencatat capaian akademik membanggakan. Pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang pertama kali digelar secara nasional, Kota Yogyakarta meraih peringkat pertama nasional untuk jenjang SD dan SMP.
Untuk jenjang SD, rata-rata nilai Bahasa Indonesia mencapai 78,26 dan Matematika 67,29, dengan rata-rata total 72,71. Sementara rata-rata total TKA jenjang SMP mencapai 135,49.
Budi menilai capaian tersebut menjadi modal penting dalam menjaga mutu pendidikan di Kota Yogyakarta. Karena itu, selain memperkuat aspek akademik, Pemkot juga mendorong penguatan karakter peserta didik.
“Tahun 2026 kami mencanangkan pembelajaran berbasis agama untuk lima agama yang ada. Selain itu, Pendidikan Khas Kejogjaan juga mulai diterapkan karena modul pembelajarannya telah selesai dan sudah kami koordinasikan kepada para guru,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi Dindikpora Kota Yogyakarta, Mannarima, menyampaikan SPMB RTO 2026 menghadirkan fitur perubahan pilihan sekolah pada setiap jalur pendaftaran.
Fitur tersebut memungkinkan calon peserta didik mengubah pilihan sekolah pertama maupun kedua sesuai perkembangan peringkat seleksi yang dapat dipantau secara real time.
“Ketika calon peserta didik melihat peringkatnya sudah tidak masuk dalam kuota sekolah tujuan, mereka dapat mengubah pilihan sekolah sehingga peluang untuk diterima tetap terbuka,” ujar Mannarima.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB, Dindikpora Kota Yogyakarta juga membuka posko konsultasi di kantor dinas dan posko layanan di masing-masing sekolah guna memberikan informasi serta pendampingan kepada masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung.
Dengan penambahan daya tampung, peningkatan kuota afirmasi, serta berbagai inovasi dalam sistem penerimaan, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat menghadirkan layanan pendidikan yang semakin inklusif, berkualitas, dan merata bagi seluruh warga. (Fqh).
