Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggelar Workshop Nasional se-Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom Hotel New Saphir, Yogyakarta, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus penguatan kapasitas legislatif guna meningkatkan kualitas kinerja wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah.
Workshop tersebut diikuti anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari berbagai daerah di Indonesia. Selain memperkuat kompetensi para legislator, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk mempererat sinergi antarkader PKN dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Ketua Pimpinan Daerah PKN Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Agus Setia Budhi, S.H., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Yogyakarta sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD PKN dari berbagai wilayah menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta membangun kolaborasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Kami berharap workshop nasional ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus memperkuat soliditas organisasi. Pengalaman yang dibawa para anggota DPRD dari berbagai daerah akan menjadi inspirasi bagi seluruh kader PKN di Yogyakarta," ujar Agus.
Sementara itu, Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kapasitas legislatif merupakan kebutuhan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, jabatan sebagai anggota DPRD tidak hanya membawa amanah politik, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas.
Ia mengatakan setiap anggota DPRD harus memiliki kemampuan menyusun regulasi yang berkualitas, mengawal penggunaan anggaran secara efektif, serta menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Anggota DPRD tidak boleh cepat merasa puas. Pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas harus terus ditingkatkan agar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dijalankan secara maksimal," kata Gede Pasek.
Dalam arahannya, ia juga mengingatkan pentingnya keberanian anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengkritisi kebijakan pemerintah secara objektif berdasarkan data dan ketentuan hukum. Menurutnya, kritik yang konstruktif merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
PKN, lanjutnya, memiliki komitmen kuat terhadap penguatan otonomi daerah. Pemerintah daerah dinilai perlu memperoleh ruang fiskal dan kewenangan yang memadai agar mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Selain menjadi forum peningkatan kapasitas, workshop nasional tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat struktur partai dan menyusun langkah strategis menghadapi Pemilu 2029.
Kegiatan itu secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M, Si. Dalam paparannya, Akmal menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
Menurutnya, kepala daerah bersama anggota DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan harus mampu menyesuaikan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.
Akmal juga mengingatkan bahwa kualitas kinerja anggota DPRD tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan daerah yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas partisipasi dalam pembahasan kebijakan, keberanian menyampaikan pendapat, penggunaan hak-hak konstitusional, hingga kemampuan mengevaluasi regulasi yang telah diterbitkan.
"Peraturan daerah harus terus dievaluasi agar tetap relevan dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Fungsi pengawasan juga harus dijalankan secara optimal agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Melalui penyelenggaraan Workshop Nasional ini, PKN berharap mampu melahirkan anggota DPRD yang semakin profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas legislatif yang lebih kuat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi partai dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, mempererat konsolidasi nasional, serta menyiapkan langkah menuju Pemilu 2029 dengan menghadirkan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. (Fqh).
