Sleman, ISUETERKININEWS.COM – Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi presisi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum koordinasi yang melibatkan Polda DIY, Dinas Kesehatan DIY, serta instansi terkait sebagai langkah konkret mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (12/2/2026).
Kepala KPPG Region DIY, Harosno Budi Waluyo, menyampaikan apresiasi atas dukungan aparat kepolisian dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang presisi dan terstruktur menjadi kunci utama agar Program MBG berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.
“MBG adalah hak anak Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih presisi, kita dapat memastikan kualitas layanan terjaga, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat,” ujar Harosno saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).
Saat ini, terdapat 385 SPPG yang siap beroperasi di DIY, dengan 323 unit telah aktif melayani masyarakat. Setiap SPPG dibatasi maksimal 3.000 penerima manfaat guna menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan keamanan pangan. Harosno menegaskan, dengan bertambahnya jumlah SPPG ke depan, beban layanan tiap unit akan semakin proporsional sehingga pengendalian mutu dapat dilakukan lebih optimal.
“Semakin kecil cakupan per unit, proses produksi dan distribusi menjadi lebih terkendali. Risiko keamanan pangan pun dapat ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi panel kolaboratif antara jajaran kepolisian, dinas kesehatan, serta KPPG wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. Forum ini membahas penguatan sistem pengawasan, standarisasi operasional, serta mekanisme respons cepat apabila ditemukan potensi gangguan keamanan pangan.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H., menekankan pentingnya pemenuhan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG. Ia menyebut, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.
“Tujuan MBG ini sangat baik dan harus kita dukung bersama. Kunci utamanya adalah pemenuhan syarat higiene sanitasi agar makanan benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” jelasnya.
Data Dinas Kesehatan DIY mencatat, pada 2025 terdapat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan yang berkaitan dengan layanan konsumsi massal. Namun, angka tersebut turun drastis menjadi tiga kasus setelah banyak SPPG mengantongi sertifikasi SLHS dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.
“Tahun ini hanya tiga kasus dan kami berharap tidak bertambah. Ini menunjukkan bahwa penerapan SOP dan standar higiene sanitasi memberikan dampak nyata,” katanya.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam pemahaman sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dan penerapan SLHS yang relatif baru bagi sebagian penyedia layanan. Dinas Kesehatan bersama pihak terkait terus melakukan pendampingan teknis, monitoring berkala, serta evaluasi untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan.
Melalui sinergi yang semakin solid dan pengawasan berkelanjutan, para Kepala SPPG se-DIY optimistis Program MBG dapat berjalan berkesinambungan, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi generasi muda sebagai investasi masa depan bangsa. (Fqh).
