Yogyakarta, ISUETERKININEWS.COM – Suasana pembukaan Pasar Rakyat Ultra Mikro (UMi) 2026 di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Kamis (16/7/2026), tak hanya diwarnai semangat pemberdayaan pelaku usaha mikro. Di sela-sela kegiatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkap besarnya komitmen pemerintah dalam mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih.
Saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai skema pendanaan koperasi, Purbaya meluruskan anggapan bahwa program tersebut hanya bernilai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, pemerintah justru menyiapkan pembiayaan hingga Rp240 triliun yang akan digulirkan secara bertahap selama enam tahun.
"Programnya bukan Rp300 miliar, tetapi Rp240 triliun selama enam tahun," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pendanaan tersebut akan berasal dari pinjaman Danantara. Pemerintah juga telah memperhitungkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama masa pelaksanaan program, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun, disesuaikan dengan jumlah koperasi yang telah beroperasi.
Bagi pemerintah, kata Purbaya, tantangan utama saat ini bukan lagi mencari sumber pendanaan. Fokus berikutnya adalah memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Untuk memperkuat fondasi koperasi, pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendampingan pada dua tahun pertama. Setelah itu, koperasi diharapkan mampu berkembang dan menjalankan usahanya secara mandiri.
Purbaya juga mengungkapkan adanya kebijakan pemerintah yang mengarahkan penyaluran berbagai barang melalui Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut diyakini akan menciptakan pasar yang lebih pasti bagi koperasi sehingga peluang memperoleh keuntungan menjadi lebih besar.
"Kalau dijalankan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan, seharusnya koperasi sudah pasti untung," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian pembukaan Pasar Rakyat UMi 2026 yang mempertemukan pelaku usaha ultra mikro, koperasi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. (Fqh).
